KPK Dalami Rapat Kemenpora-DPR

Jakarta (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami rapat kerja antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang.

"Ditanya apa yang saya ketahui, rapat-rapat di DPR, saya jawab apa yang saya ketahui," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Lalu Wildan setelah diperiksa sekitar enam jam di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Lalu menjadi saksi untuk tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng.

Lalu sebelumnya pernah diperiksa pada 3 Juni 2013 dan dalam pemeriksaannya tersebut, ia mengakui adanya pertemuan di Restoran Arcadia Jakarta yang diikuti Menpora saat itu Andi Mallarangeng bersama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, mantan anggota Komisi X Angelina Sondakh sekaligus anggota Badan Anggaran dan ketua Komisi X Mahyuddin.

Dalam pertemuan, ada pihak yang meminta agar Andi menambah anggaran proyek Hambalang namun saat itu Andi tidak setuju.

"Saya dikonfirmasi tentang (peningkatan anggaran), detailnya di sana (KPK)," tambah Lalu.

Namun Lalu tidak menjelaskan mengenai agenda rapat lain antara Kemepora dengan DPR.

"Kami rapat (kerja) dengan Komisi, tidak pernah dengan banggar," tambah Lalu singkat.

KPK telah menahan Andi sejak Kamis (17/10) di rumah tahanan KPK.

KPK sebelumnya sudah menahan salah satu tersangka Hambalang yaitu bekas anak buah Andi, mantan Kabiro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut sejak 13 Juni 2013.

Deddy rencananya akan menghadapi sidang dakwaan pada Kamis (7/11).

Dalam penyidikan korupsi proyek Hambalang, KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu mantan Kabiro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran dan mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor.

Ketiganya disangkakan pasal Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara; sedangkan pasal 3 mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara.

Terkait dengan kasus ini, mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi.

BPK telah menetapkan kerugian karena proyek Hambalang senilai Rp463,66 miliar.(tp)


http://id.berita.yahoo.com/kpk-dalami-rapat-kemenpora-dpr-102746415.html
jika diwebsite ini anda menemukan artikel dengan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis mohon untuk berkenan menghubungi kami di sini agar segera kami hapus.
◄ Newer Post Older Post ►
 

© KAWUNGANTEN.COM Powered by Blogger